Tupoksi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Lampung Tengah

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR  65 TAHUN 2019 TENTANG  RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL  DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

 

..............

BAB  II

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu

Sekretaris Daerah

Pasal 2

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
  2. Pelaksanaan koordinasi tugas dinas perangkat daerah;
  3. Pemantauan, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
  4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 3

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
  2. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;
  3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;
  4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
  5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra; dan
  6. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bagian Kedua

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal  8

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat   mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
  2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
  3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan social dan kesejahteraan masyarakat;
  4. Penghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan dalam teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan program kerja, pengendalian dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
  5. Penginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;
  6. Pengevaluasian pelaksanaan program kerja/pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban/masukan kepada atasan;
  7. Pembagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Bagian Administrasi Kemasyarakatan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
  8. Pemberi petunjuk kepada para bawahannya di lingkungan Bagian Administrasi Kemasyarakatan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
  9. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil); dan
  10. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1

Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual

Pasal  9

Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual mempunyai tugas menyiapkan bahan dan materi, pembinaan, fasilitasi koordinasi dan evaluasi di Bidang Bina Mental dan Spritual.

Rincian tugas Sub Bagian Bina Mental dan Spritual, adalah sebagai berikut:

  1. Menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  4. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  5. Menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  6. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
  7. Menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
  8. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
  9. Menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerja sama antar lembaga keagamaan;
  10. Melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga keagamaan;
  11. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga keagamaan;
  12. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
  13. Menyiapkan    bahan         dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
  14. Melakukan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus keru




Tupoksi Bidang - Bidang

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Sosial

Bina Mental dan Spiritual

Kesejahteraan Rakyat